Pentingnya Penyampaian Spesimen Penandatanganan Faktur Pajak

Sampai saat ini, masih ada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum mengetahui pentingnya menyampaikan nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar.

Banyak yang bertanya “ Apakah perlu menyampaikan Spesimen Penandatanganan Faktur Pajak tersebut, meskipun tidak ada perubahan pengurus dan apa resiko yang dihadapi?”

Setiap Pengusaha Kena Pajak, wajib menyampaikan Spesimen yang berhak menandatangi Faktur Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajaknya. Hal ini jelas tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Per-13/PJ/2010 dan telah diubah dengan PER-65/PJ/2010.

Pasal 10 ayat (1) :

Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIA Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 10 ayat (6) :

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat pemusatan pajak terutang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), maka Faktur Pajak yang diterbitkan sampai dengan diterimanya pemberitahuan, merupakan Faktur Pajak cacat.

Pasal 15 ayat (1) c:

Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP Tahun 1983 dan perubahannya dalam hal menerbitkan Faktur Pajak cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), Pasal 8, Pasal 9 ayat (10), dan Pasal 10 ayat (6)

Berdasarkan peraturan tersebut, berarti dengan tegas dinyatakan bahwa Spesimen yang berhak menandatangani faktur pajak tersebut wajib disampaikan oleh PKP. Jika tidak disampaikan, maka sudah jelas pula Sanksi yang dihadapi oleh PKP tersebut.

Penyampaian Spesimen Tanda Tangan ini juga bisa diartikan sebagai pengganti keterangan Jabatan yang tercantum didalam Faktur Pajak lama. Jika kita lihat pada Faktur Pajak sebelum peraturan ini berlaku, akan terdapat Jabatan didalam Faktur Pajak tersebut. Dan dengan adanya Peraturan ini yang sekaligus menggantikan Format Faktur Pajak lama, maka Jabatan dihilangkan.